Iran telah lama menggunakan crypto untuk mengakali batasan pembayaran internasional. Kini, Iran berencana meningkatkan penggunaan crypto untuk satu sektor baru, yaitu militer.
Inisiatif ini dilaporkan sudah dalam pengembangan selama setahun terakhir. Iran berpotensi menjadi negara pertama yang mengemukakan keinginan menggunakan crypto untuk transaksi senjata.
Pusat Ekspor Kementerian Pertahanan Iran, juga dikenal sebagai Mindex, telah resmi mengizinkan pembeli asing membayar peralatan militer menggunakan crypto.
Dengan begitu, crypto bisa digunakan untuk membeli berbagai perangkat keras militer, termasuk misil, drone, roket, dan senjata api ringan.
Mindex menyebutkan telah menjalin hubungan dengan klien di 35 negara. Namun, tidak ada pemerintahan atau entitas yang disebutkan namanya.
Keputusan Iran menerima crypto untuk transaksi senjata muncul seiring tekanan ekonomi yang dialami negara terrsebut. Mata uang rial telah kehilangan kurang lebih 50% nilainya, sementara akses ke kanal perbankan tradisional terus dibatasi akibat sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Sistem pembayaran yang berkaitan dengan SWIFT dan lembaga penegak hukum membuat eksporter Iran kesulitan mendapat dana tanpa menghadapi kritik, atau bahkan kemungkinan pembekuan aset.
Di sinilah crypto menjadi alternatif. Koin digital seperti Bitcoin dan USDT bisa memindahkan nilai secara lintas negara tanpa bergantung pada pihak ketiga tradisional. Sehingga, risiko transaksi diblokir jauh lebih rendah.
Ini membuat crypto jadi pilihan menarik negara-negara yang terkena sanksi untuk melaksanakan transaksi internasional.
Para analis memperingatkan risiko menggunakan crypto untuk pembayaran senjata. Hal ini bisa mendorong pemerintah untuk menambah sanksi dan pemantauan aliran crypto ke jurisdiksi yang terdampak sanksi.
Dalam skenario ini, pihak berwajib bisa memutuskan mengidentifikasi dan mem-blacklist alamat blockchain yang terasosiasi dengan entitas yang dikenai sanksi. Ada potensi sanksi bisa melebar ke wallet crypto atau pihak ketiga yang terlibat dengan eksporter.
CEX (Centralized Exchange) juga berpotensi mendapat tekanan untuk meningkatkan geofencing dan memperketat aturan.
Secara keseluruhan, keputusan Iran ini mengingatkan pasar dan analis tentang perdebatan berlanjut mengenai batasan-batasan dalam pengawasan crypto.
Peraturan perundang-undangan di berbagai negara juga harus terus diperbarui untuk mengimbangi evolusi pesat crypto sebagai alternatif pembayaran yang relatif baru.
Di Indonesia sendiri, saat ini crypto tidak bisa dipakai untuk membeli persenjataan negara. Sebab, crypto belum diakui sebagai sistem pembayaran yang sah. Pelajari regulasi crypto di Indonesia melalui artikel Apa Itu Mata Uang Kripto? Panduan Lengkap untuk Pemula Hingga Investor Serius.
