Pemerintah Amerika Serikat kembali melangkah lebih dekat menuju regulasi kripto yang lebih jelas setelah Komite Perbankan Senat AS merilis versi terbaru dari Clarity Act menjelang sidang pekan ini.
Rancangan undang-undang tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun kerangka regulasi resmi bagi industri aset digital di Amerika Serikat. Aturan ini mencangkup berbagai sektor kripto, mulai dari stablecoin, decentralized finance (DeFi), hingga pengawasan anti pencucian uang.
Salah satu pembahasan utama dalam Clarity Act adalah aturan terkait stablecoin. Draft terbaru membatasi pemberian bunga atau imbal hasil hanya karena seseorang menyimpan stablecoin pembayaran, sebuah isu yang selama ini memicu perdebatan antara industri kripto dan perbankan tradisional.
Dikutip dari CoinDesk, Coinbase CEO Brian Armstrong mengatakan bahwa negosiasi regulasi tidak membuat semua pihak mendapatkan seluruh keinginannya, namun tetap menghasilkan titik tengah yang dinilai penting bagi industri.
“Kami ingin ini menjadi situasi yang saling menguntungkan dan bekerja sama dengan bank,” ujar Armstrong dalam diskusi di platform X.
Selain stablecoin, Clarity Act juga mempertahankan perlindungan hukum bagi pengembang DeFi yang tidak mengendalikan dana pengguna secara langsung. Ketentuan tersebut dinilai penting bagi pengembang infrastruktur blockchain di AS.
Di sisi lain, pembahasan aturan erika masih menjadi tantangan politik. Partai Demokrat mendorong adanya pembatasan konflik kepentingan pejabat pemerintah terkait industri kripto terutama di tengah meningkatnya keterlibatan Presiden Donald Trump dalam sektor aset digital.
Merki masih menghadapi sejumlah tahapan legislasi, Clarity Act dipandang sebagai salah satu langkah terbesar Amerika Serikat dalam membawa industri kripto masuk ke sistem keuangan yang lebih teratur dan diakui secara resmi.
